Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau bpenerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Istilah implementasi  biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout(menyediakan sarana untuk melaksanakan  sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat  terhadap sesuatau). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab,1997:67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan van hom (dalam Abdul Wahab 1997 : 65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those achivemen by public     or private individuals  groups that  are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok   pemerintah atau swasta yang diarahka pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).  Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994 : 137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai  apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasidapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini: sumber : Bambang  Sunggono  (1994 : 139).  Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kiata lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai  hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau “policy impact”.